Untuk mengatasi keadaan darurat dan pekerjaan dengan jam kerja tidak teratur, aturan tersebut masih memperbolehkan perusahaan untuk menghubungi pegawai mereka, yang hanya dapat mengabaikan pesan dengan alasan wajar.

Penentuan apakah penolakan tersebut wajar akan dilakukan oleh wasit industri Australia, Komisi Pekerjaan Adil (FWC), yang harus mempertimbangkan peran karyawan, keadaan pribadi, serta bagaimana dan mengapa kontak tersebut dilakukan.

Komisi tersebut memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah penghentian dan penghentian dan, jika gagal, mengenakan denda hingga A$19.000 untuk karyawan atau hingga A$94.000 untuk perusahaan.

Namun, Australian Industry Group, sebuah kelompok pengusaha, mengatakan ambiguitas tentang penerapan aturan tersebut akan menimbulkan kebingungan bagi atasan dan pekerja. Pekerjaan akan menjadi kurang fleksibel dan dengan demikian memperlambat ekonomi, imbuhnya.

“Undang-undang tersebut secara harfiah dan kiasan muncul begitu saja, diperkenalkan tanpa banyak konsultasi tentang dampak praktisnya dan hanya menyisakan sedikit waktu bagi para pengusaha untuk mempersiapkan diri,” kata kelompok tersebut.