Protes yang diwarnai kerusuhan selama berminggu-minggu, yang menggulingkan Hasina, juga mengakibatkan gangguan yang meluas pada industri tekstil yang menjadi tumpuan negara itu. Para pemasok dilaporkan mengalihkan pesanan mereka ke luar negeri.
“Kami tidak akan menoleransi segala upaya untuk mengganggu rantai pasokan pakaian global, di mana kami merupakan pemain kunci,” ujar Yunus.
Keberadaan 3.500 pabrik garmen di Bangladesh menyumbang sekitar 85 persen dari ekspor tahunannya yang mencapai USD 55 miliar.
Yunus memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2006 atas karya perintisnya di bidang keuangan mikro, yang dianggap telah membantu jutaan warga Bangladesh keluar dari kemiskinan yang parah.
Menjabat sebagai penasihat utama pemerintahan sementara, Yunus mengatakan dia ingin menyelenggarakan pemilu dalam beberapa bulan.
Sebelum digulingkan, pemerintahan Hasina dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, termasuk penahanan massal dan pembunuhan di luar hukum terhadap lawan-lawan politiknya.
Hasina melarikan diri dari Bangladesh pada tanggal 5 Agustus ke India, pelindung dan donatur politik terbesar pemerintahannya, saat para pengunjuk rasa menyerbu ibu kota Dhaka untuk memaksanya turun dari jabatan.
Lebih dari 450 orang tewas saat oleh tindakan keras polisi terhadap protes mahasiswa.
Misi pencari fakta PBB diharapkan segera tiba di Bangladesh untuk menyelidiki “kekejaman” yang dilakukan selama masa itu.
“Kami menginginkan penyelidikan yang tidak memihak dan kredibel secara internasional atas pembantaian itu,” kata Yunus pada hari Minggu.
“Kami akan memberikan dukungan apa pun yang dibutuhkan penyelidik PBB.”
Yunus kembali berkomitmen menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil segera setelah pihaknya dapat menyelesaikan mandat untuk melaksanakan reformasi penting dalam komisi pemilihan umum, peradilan, administrasi sipil, pasukan keamanan, dan media.
“Kediktatoran Sheikh Hasina menghancurkan setiap lembaga negara,” tutur Yunus.
Yunus menambahkan bahwa pemerintahannya akan melakukan upaya tulus untuk mendorong rekonsiliasi nasional.