GLOBAL- Bangkok – Parlemen Thailand akan menggelar sidang pada Jumat (16/8/2024) guna menyelenggarakan rapat khusus guna memilih perdana menteri baru menyusul putusan pengadilan yang memberhentikan Srettha Thavisin.
Dalam pernyataan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPR, Arpath Sukhanunth mengatakan Ketua DPR Wan Muhamad Noor Matha mengirim pemberitahuan kepada semua Anggota Parlemen (MP) pada Rabu (14/8) malam, meminta mereka untuk mengadakan rapat pada pukul 10 pagi pada hari Jumat.
“Anggota parlemen akan memberikan suara untuk mempertimbangkan pemberian persetujuan kepada seseorang yang harus diangkat sebagai Perdana Menteri menurut Pasal 159 Konstitusi Kerajaan Thailand,” katanya dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Bernama, Kamis (15/8/2024).
Pada Rabu (14/8), Mahkamah Konstitusi Thailand memberhentikan Srettha Thavisin dari jabatan perdana menterinya setelah menyatakannya bersalah karena mengangkat seorang menteri yang sebelumnya pernah terjerat kasus hukum.
Sementara itu, media lokal melaporkan bahwa Phumtham Wechayachai dari partai Pheu Thai telah ditunjuk sebagai pelaksana tugas perdana menteri.
Hal ini dikarenakan ia adalah wakil perdana menteri pertama dan juga menteri perdagangan di bawah pemerintahan Srettha.
Konstitusi Thailand menetapkan bahwa untuk menjadi perdana menteri, seorang kandidat harus memperoleh dukungan mayoritas dari anggota parlemen yang ada yang berjumlah 493 anggota parlemen, yang berarti harus memperoleh 248 suara atau lebih.
Dari total 500 kursi parlemen, enam anggota parlemen dari Partai Move Forward (MFP) telah dilarang menjabat setelah partai tersebut dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi minggu lalu, sementara anggota parlemen untuk Nakhon Si Thammarat diskors karena terlibat dalam pembelian suara.
Setelah anggota parlemen memilih perdana menteri, langkah selanjutnya adalah PM mengajukan daftar usulan menteri kepada Raja untuk penunjukan lebih lanjut.