Amnesty international Indonesia kemudian diketahui meminta negara tidak mengganggu massa yang ikut dalam gelombang demo ‘Peringatan Darurat’ menanggapi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang menganulir Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan melakukan revisi Undang-undang Pilkada.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan setiap orang berhak untuk mengutarakan pandangannya secara damai terhadap situasi negara, termasuk aksi protes yang dilakukan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

“Protes terhadap kebijakan negara ataupun perilaku elite politik adalah hal yang wajar, sah, dan dijamin dalam hukum internasional hak asasi manusia. Jangan direpresi,” kata Usman dalam keterangan tertulis, diterima Kamis (22/8/2024).

Menurut Usman, kekerasan negara terhadap massa demo hanya akan memperburuk kondisi hak asasi manusia (HAM). Usman meminta negara belajar dari kasus 2019 silam, saat mahasiswa dan pelajar dalam aksi reformasi di korupsi dan aksi tolak UU Cipta Kerja direpresi.

“Akibatnya, sejumlah mahasiswa tewas dan ratusan ditangkap,” ujar Usman.

Usman menyampaikan, protes adalah representasi ruang sipil yang harus dijamin negara. Hukum internasional mewajibkan setiap negara untuk menghormati prinsip dasar hak asasi manusia seperti kebebasan berekspresi dan berserikat, termasuk beroposisi.

Usman menegaskan ruang sipil yang bebas tanpa ancaman dan penghukuman negara sangat diperlukan. Sehingga akses bagi keadilan bisa terbuka.

Oleh sebab itu, Amnesty International meminta negara tidak bertindak represif dan berlebihan dalam menyikapi massa aksi. Penggunaan gas air mata hingga meriam air yang serampangan diharapkan tidak dilakukan aparat.

“Kami mendesak negara agar tidak memakai kekerasan dan kekuatan berlebihan lainnya dalam menanggapi protes damai. Gas air mata, meriam air, maupun tongkat secara serampangan sering dilakukan oleh aparat dalam menanggapi protes-protes damai sebelumnya. Hal ini tidak boleh terulang,” kata Usman Hamid.