Anura Kumara Dissanayaka Dilantik Jadi Presiden Sri Lanka



GLOBAL- Kolombo – Presiden sayap kiri pertama Sri Lanka dilantik pada hari Senin (23/9/2024). Anura Kumara Dissanayaka (55), seorang yang mengaku sebagai Marxis dari Front Pembebasan Rakyat (JVP) mendapat lonjakan dukungan setelah krisis ekonomi negara itu pada tahun 2022 memaksa rakyat Sri Lanka biasa mengalami kesulitan yang menyakitkan.

“Saya akan melakukan yang terbaik untuk sepenuhnya memulihkan kepercayaan rakyat terhadap politikus,” kata Dissanayaka setelah mengambil sumpah, seperti dilansir CNA.

“Saya bukan dukun, saya bukan pesulap,” ujarnya. “Ada hal-hal yang saya ketahui dan hal-hal yang tidak saya ketahui, tetapi saya akan mencari nasihat terbaik dan melakukan yang terbaik. Untuk itu, saya butuh dukungan semua orang.”

Dissanayaka menggantikan Ranil Wickremesinghe (75), yang menjabat di puncak krisis keuangan menyusul gagal bayar utang luar negeri pertama pemerintah serta kekurangan pangan, bahan bakar, dan obat-obatan selama berbulan-bulan. Wickremesinghe telah memberlakukan kenaikan pajak yang tajam dan langkah-langkah penghematan lainnya sesuai ketentuan dana talangan Dana Moneter Internasional (IMF).

Kebijakannya disebut mengembalikan pertumbuhan ekonomi, namun membuat jutaan orang berjuang untuk memenuhi kebutuhan.

“Saya dapat dengan yakin mengatakan bahwa saya telah melakukan yang terbaik untuk menstabilkan negara selama salah satu periode tergelapnya,” kata Wickremesinghe.

Sesaat sebelum upacara, Perdana Menteri Dinesh Gunawardena mengundurkan diri, membuka jalan bagi Dissanayaka untuk menunjuk kabinetnya sendiri. Partai Dissanayaka mengatakan bahwa ia ingin memiliki kabinetnya sendiri hingga parlemen baru terpilih akhir tahun ini. Partai JVP-nya hanya memiliki tiga anggota di parlemen yang beranggotakan 225 orang.

Dia telah berjanji untuk terus melanjutkan paket penyelamatan IMF yang dinegosiasikan oleh pendahulunya tahun lalu, namun mengubah ketentuan untuk memberikan pemotongan pajak.

“Ini adalah dokumen yang mengikat, tetapi ada ketentuan untuk dinegosiasikan ulang,” kata Bimal Ratnayake,  anggota senior partai Dissanayaka, kepada AFP.