Sementara itu, Kadis Pengelolaan SDA CKTR Sulsel, Andi Darmawan Bintang menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah melarang siapapun untuk mengikuti seleksi PPPK 2024. Hanya saja menurut dia tenaga non-ASN yang menggelar demonstrasi ini selama ini digaji oleh pemerintah pusat. 

“Dalam rangka pengadaan PPPK di Sulsel, ada dua status staf. Yang diangkat melalui SK gubernur, kemudian melalui satuan kerja. Khususnya untuk penerimaan PPPK di Sulsel adalah pegawai yang dipekerjakan oleh Pemprov Sulsel. Otomatis yang dibiayai oleh APBD,” kata Darmawan Bintang saat diwawancarai terpisah. 

Perlu diketahui, lanjutnya, tenaga non-ASN yang menggelar aksi demonstrasi ini merupakan TPOP yang dipekerjakan oleh Kementerian PUPR. Dengan demikian SK mereka ditandatangani oleh satuan kerja dan digaji menggunakan APBN. 

“Kita tidak pernah melarang, kira bahkan siap memfasilitasi. Tapi kalau meminta saya menandatangani surat tanggung jawab mutlak tentu tidak bisa. Karena rekan-rekan TPOP ini bukan berada di bawah naungan Pemprov Sulsel, yang mempekerjakan mereka adalah Kementerian PUPR,” jelasnya. 

Saat ditanya mengenai solusi untuk tenaga non-ASN yang tidak bisa mengikuti seleksi PPPK kali ini, Darmawan Bintang mengaku bahwa pihaknya telah melayangkan surat ke Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang selaku perwakilan Kementrian PUPR untuk mengakomodir tenaga non-ASN tersebut. 

“Kita sudah mengirimkan, terutama data base teman-teman TPOP dari Balai Besar apakah mereka bisa mendaftar PPPK sampai 19 Oktober ini atau ada hal lain yang menjadi kebijakan,” ucapnya.

Darmawan pun menegaskan, meski tak mengikuti seleksi PPPK 2024, seluruh TPOP itu tetap akan bekerja dan tidak diberhentikan. Apalagi saat ini anggaran TPOP 2025 di wilayah Sulawesi Selatan telah diputuskan yakni sebesar Rp52 miliar. 

“Jadi tadi ada yang bertanya bagaimana nasib kita ke depan apalagi kabarnya akan dihapuskan TPOP. Itu saya bantah dan tegasnya bahwa itu tidak benar. Ini kan sudah ketuk palu anggarannya dari pusat,” sebutnya. 

Simaklah video pilihan berikut ini:

Sambil berteriak ‘ASN!’ berkali-kali, ribuan tenaga kesehatan honorer berunjuk rasa ke Kantor DPRD Sukabumi, Jawa Barat, menuntut agar mereka segera diangkat menjadi ASN. Para tenaga honorer kecewa, karena sebagian dari mereka sudah belasan tahun…